Saat ini, angka pengangguran terbuka mencapai 12,7 juta jiwa di tahun 2007, hal ini belum ditambah lagi dengan jumlah angka pengangguran terselubung. Melihat besarnya angka pengangguran tersebut maka timbul pertanyaan khususnya mengenai penyebab pengangguran sehingga muncul unek-unek, apakah pengangguran di Indonesia termasuk dalam kategori "menganggur atau dianggur".

Penulis berpendapat masalah pengangguran di Indonesia lebih dikategorikan "dianggur" daripada "menganggur". Istilah menganggur cenderung lebih tepat digunakan bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan karena keinginan sendiri atau bisa disebut turunan dari budaya miskin namun jumlah tersebut sangat dikit sekali di Indonesia karena pada dasarnya manusia diciptakan di muka bumi untuk mencari nafkah. Prinsip tersebut dipegang oleh mayarakat Indonesia yang hampir 100% beragama. Istilah "dianggur" mungkin lebih tepat digunakan karena mereka tidak bekerja bukan karena keinginan diri sendiri tapi karena mereka tidak bisa, hal itu bisa disebabkan oleh kelemahan sistem yang digunakan negara dalam mengatur rakyatnya terutama pada subsistem tersebut.

Dari sekian banyak kelemahan sistem, penulis beranggapan ada dua kelemahan sistem yang berperan besar sebagai penyebab pengangguran. Yang pertama ialah kelemahan sistem ekonomi terutama mengenai kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi. Kita memerlukan pertumbuhan ekonomi minimal 6% sehingga bisa menampung paling tidak 2,4 juta angkatan kerja baru. Sebab dari satu persen pertumbuhan ekonomi bisa menyerap sekitar 400 ribu angkatan kerja untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi maka mau tidak mau kita harus menarik investasi asing karena sangat sulit untuk mengharapkan banyak dari investasi dalam negeri mengingat para pengusaha besar dalam negeri justru  banyak berhutang ke luar negeri.

Untuk menarik investasi asing, kita harus mempunyai sistem yang fleksibel bukan suatu sistem yang kaku dengan prosedur yang berbelit-belit termasuk kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah merupakan penentu daya tarik investasi asing bahkan juga ideologinya. Sebab, investor asing memantau peran negara dalam ekonomi serta perilaku dan tindakannya terhadap investor asing termasuk kualitas pelayanannya. Jika pemerintah dan kebijalannya tidak ramah investasi maka jangan harap aliran investasi akan masuk ke dalam perekonomian Indonesia. Belum lagi ditambah dengan iklim investasi Indonesia yang kurang kondusif serta lemahnya penegakan hukum, hal ini mengurangi minat investor untuk berinvestasi. Cara untuk mengatasinya ialah pemerintah harus menjadi motor untuk membangun iklim investasi serta kebijakan yang aktraktif. Dan yang lebih penting ialah memperbaiki kelemahan sistem termasuk dalam hal prosedur, dari yang kaku menjadi fleksibel. Berikutnya pemerintah mesti membangun lembaga perlayanan yang baik dan efisien agar investor senang berada di Indonesia.

Yang kedua ialah kelemahan pada sistem pendidikan tidak bisa memberikan pendidikan yang bermutu serta memberikan profesionalisme seseorang dalam bekerja dan juga pendidikan kita terlalu menekankan pada segi teori dan bukannya praktek, padahal di negara maju pendidikan lebih ditekankan pada praktek. Akibatnya, dunia pendidikan tidak mampu menghasilkan tenaga kerja berkualitas sesuai tuntutan pasar, sehingga menimbulkan apa yang disebut dengan "pengangguran intelektual" seperti sarjana yang menganggur. Cara untuk mengatasinya sangat kompleks karena struktur tidak hanya melakukan pemerataan pendidikan saja tapi juga meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Semua itu butuh dana sehingga muncul ide privatisasi pendidikan dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan, akan tetapi dengan privatsasi pendidikan tidak ada pemerataan pendidikan. Maka, cara satu-satunya ialah meningkatkan anggaran pendididkan di APBN minimum 20%.

Jika kelemahan sistem tersebut dapat diperbaiki terutama pada sistem ekonomi dan pendidikan maka tidak akan ada mungkin istilah " dianggur " dan yang ada adalah istilah "berkarya dan berhasil".   

*Penulis adalah mahasiswa Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI angkatan 2007

Berkaitan dengan pekerja anak, saya mengatakan bahwa masalah anak jalanan merupakan salah satu masalah sosial yang diproduksi dan direproduksi oleh masyarakat. Disini, deskripsi dan definisi dari masalah pekerja anak yang mencuat di masyarakat, dapat dipandang sebagai masalah sosial dikarenakan sistem dalam masyarakat yang memberikan definisi seperti itu. Masyarakat memberikan pemahaman tersendiri terhadap pekerja anak yang membuat penafsiran bahwa pekerja anak merupakan golongan yang berpotensi untuk melancarkan praktek-praktek kapitalisme dengan menekan pendapatan mereka dengan gaji sangat murah dan berakibat pada tingginya capital gain mereka. Persepsi terhadap orang tua pekerja anak tersebut menjadi negatif pula sebagai pihak yang tidak bisa mendidik anaknya. Peran keluarga sebagai sarana sosialisasi nilai yang baik menjadi buruk dimata masyarakat. Masalah pekerja anak tidak eksis sebelum sistem masyarakat yang mendeskripsikan anak jalanan sebagai suatu ‘masalah’ itu ada. Pekerja anak baru dapat dikatakan merupakan ‘masalah’ saat masyarakat merasa membutuhkan suatu sistem yang dapat melindungi hak-hak anak yang terampas dari praktek-praktek pengeksploitasian tersebut.

Masyarakat membangun strukur dan batas-batasnya sendiri yang mendefinisikan dirinya dengan membentuk pemahaman dengan membangun sebuah norma-norma sosial yang mendeskripsikan bahwa memperkerjakan anak adalah suatu tindakan yang melanggar hak-hak anak. Dengan diberlakukannya norma sosial tersebut, membuat anak dan keluarganya dimarjinalkan secara sosial. Ini menambah permasalahan lain sebagai hasil dari praktek-praktek pekerja anak. Terjadi bentrokkan nilai-nilai antara nilai-nilai umum yang memandang rendah praktek pekerja anak dan keluarga yang melegalkan praktek tersebut dengan nilai-nilai yang terdapat dalam keluarga yang mengijinkan anak untuk bekerja dan menanggung beban ekonomi keluarga sebagai suatu hal yang bukan merupakan sebuah masalah. Masyarakat mempunyai norma-norma yang digunakan untuk mengatur mekanisme fungsional sub-sub sistemnya. Norma ini diberlakukan, diaplikasikan, ditafsirkan, dan dimanfaatkan untuk menjamin keberfungsian sosial individu-individu sebagai elemennya. Disini, keluarga dari pekerja anak cenderung dipandang oleh masyarakat sebagai out of context atau subsistem yang oleh masyarakat dianggap berada di luar sistem masyarakat apabila kita merujuk pada pemahaman dari fungsional anak yang dirampas oleh keluarganya. Berada diluar sistem, dikarenakan masyarakat menuntut subsistem-subsistemnya untuk sejalan dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat (memenuhi persyaratan fungsional yang digunakan untuk menghindari ketidakberfungsian subsistem dalam masyarakat sehingga subsistem tersebut dapat bersinergi dengan subsistem-subsistem yang lain). Pekerja anak dan keluarganya dipandang juga—apabila kita kaitkan dengan statement diatas, merupakan subsistem yang tak dapat merefleksikan norma.

*Mahasiswa Kessos 2005

Panji Yudhaprasetya

Aktivis SYNDROM UI